Quote:
| INILAH.COM, Bandung - Pelesiran berbuntut masalah. Itulah yang dialami ratusan kepala desa (kades) di Kabupaten Bandung. Pulang dari Bali, mereka malah terbebani banyak utang. Sebut saja Pulan. Tiga kali sudah dia menerima surat tagihan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bandung. Dia wajib mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp5 juta, bekal selama di Bali. "Sudah tiga kali surat tagihan datang ke kantor saya. Saya bingung mau bayar pakai apa. Kalau tahu akhirnya bikin susah, mendingan tidak ikut saja," sesal Pulan saat ditemui INILAH.COM di Soreang, Kamis (29/12/2011). Jalan-jalan berbalut studi banding itu dilakukan 206 kades di Kabupaten Bandung pada awal November lalu. Awalnya, kata Pulan, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung mengumpulkan para kades. Mereka diajak studi banding ke Bali. Para kades kemudian diminta datang ke Kantor BPR Kabupaten Bandung dan menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan kades. Tiba di BPR, mereka disodori surat perjanjian kredit. Masing-masing kades mendapat pinjaman Rp5 juta. Pinjaman itu harus dikembalikan dalam waktu satu bulan, atau tanggal jatuh tempo pada 25 Desember lalu. "Saat itu, orang dari Apdesi bilang untuk transpornya ambil di BPR. Persyaratannya bawa SK pengangkatan. Sampai di BPR kami hanya bengong karena uangnya pinjaman. Karena sudah tanggung, ya sudah diambil saja. Baru saat naik bus, panitia bilang lagi bahwa kegiatan ini bayar alias tidak gratis. Jujur saja, saat itu kami merasa dijebak sama panitia kegiatan studi banding ini," terangnya. Pulan mengaku tak punya uang untuk membayar kredit ke BPR. Kendati sudah lewat dari tanggal jatuh tempo, dia dan para kades lainnya enggan membayar utang. Selain itu, lanjutnya, mereka merasa dibohongi karena 'ditodong' harus meminjam ke BPR. Dari 206 kades, baru dua yang membayar utang. Sisanya, kata dia, rata-rata masih kebingungan mencari uang pengganti. "Ada teman saya yang baru sekitar tiga bulan jadi kades dia ikut, eh sekarang dia ngeluh juga karena tak ada uang untuk bayarnya. Kalau lihat yang lain tak mau bayar mah, saya juga nggak mau," kilahnya. Tak hanya kesal karena mendapat surat tagihan dari BPR, Pulan juga geram dengan ulah panitia studi banding. Berdasarkan kabar yang diterima, saat ini panitia meminta kepada Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung, agar memberi arahan kepada para kades. Arahan itu adalah meminta kades menandatangani surat persetujuan agar mengalihkan dana RT RW untuk menalangi biaya tersebut. "Kalau seperti itu, saya dan semua kades lainnya tak akan mau menurutinya. Itu hak mereka, sudah kecil cuma Rp50.000 per bulan, eh malah mau dirampas juga. Saya lebih berpihak kepada rakyat, dibanding kepentingan orang-orang tertentu," tegasnya. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung Marlan mengatakan, soal pinjaman dari BPR merupakan kewajiban para kades dan Apdesi sebagai penyelenggara studi banding tersebut. Marlan menambahkan, BPMPD sama sekali tidak terkait dengan masalah tersebut. "Kalau urusan pinjam uang ke BPR mah itu urusan pribadi mereka dan APDSI. Kalau berani pinjam, ya harus mau bayar dong. Bahkan, yang pinjam uang ke BPR itu, tidak cuma yang ikut ke Bali saja. Banyak di antara mereka yang tidak ikut juga ikut-ikutan pinjam uang kok," kilahnya kepada INILAH.COM di Soreang, Kamis (29/12/2011). Marlan juga membantah ada arahan untuk mengganti biaya studi banding dari dana RT RW. Hingga saat ini, kata dia, pihaknya sama sekali tidak ikut campur dengan urusan tersebut. Menurutnya, BPMPD hanya berperan sebagai fasilitator kegiatan. "Tidak pernah ada arahan untuk mengalihkan dana RT RW untuk membayar biaya ke Bali itu," pungkasnya. [gin/jul] |
para kades, sama seperti rakyat jelata, sering terbuai oleh angin surga para pemimpinnya......:beer:
fadh 30 Dec, 2011
-
Source: http://ideguenews.blogspot.com/2011/12/jangan-ditiru-pulang-dari-bali-ratusan.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 komentar:
Posting Komentar