Kebijakan Pangan Sepotong-potong, Bulog Tidak Maksimal
Minggu, 1 Januari 2012 09:20 WIB
Metrotvnews.com, Malang: Kebijakan pemerintah terkait keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional dinilai masih sepotong-potong. "Kinerja Bulog tidak bisa maksimal karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih sepotong-potong terutama kebijakan yang bersentuhan dengan bahan pangan," kata ekonom dari Universitas Brawijaya Prof Dr Achmad Erani Yustika di Malang, Jawa Timur, Ahad (1/1).
Guru Besar Bidang Ekonomi Pembangunan itu mencontohkan, kebijakan pengadaan beras. Menurutnya, ketersediaan stok beras lokal yang tidak mencapai target pada 2011, semata-mata disebabkan oleh harga beli dari petani sangat murah. Petani lebih memilih menjual langsung ke pasaran ketimbang ke Bulog. Dampaknya, pemerintah harus mendatangkan beras impor 2,25 juta ton karena target pengadaan tidak tercapai.
Tidak tercapainya pengadaan beras tersebut selain karena petani enggan menjual hasil panennya ke Bulog juga adanya gagal panen dan perubahan cuaca. Seharusnya, kata Erani, fungsi Bulog dikembalikan lagi seperti sebelumnya yang menangani sembilan komoditas bahan pangan pokok dengan diberi kewenangan lebih luas dan kuat, agar mampu bersaing dengan sistem distribusi bahan pangan yang oligopoli dan menguasai pasar.
Sembilan komoditas pokok yang seharusnya ditangani Bulog di antaranya adalah beras, gula, minyak goreng, jagung, kedelai, gandum, telur, dan daging. Lebih lanjut Erani mengatakan, jika sistemnya masih tetap seperti saat ini (oligopoli), ketahanan pangan dan harga bahan pangan akan semakin sulit dijangkau masyarakat kurang mampu karena mahal.
Ia mengemukakan, dulu Bulog memiliki peranan cukup besar di pasar. Namun saat ini sudah dipangkas habis-habisan dan hanya diberi kewenangan menangani beras saja. Sebenarnya, katanya, meski diberi kewenangan hanya untuk menangani satu komoditas saja, yakni beras, juga tidak masalah asal pemerintah memberikan anggaran yang memadai. Kalau anggaran memadai, bisa membeli beras diatas harga pasar.
Saat ini, lanjutnya, Bulog ketakutan untuk bertindak, karena takut dibidik KPK, sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat, ketersediaan bahan pangan (beras) bagi masyarakat minim. "Kembalikan peran Bulog seperti semula dan diberikan kewenangan lebih luas, agar tidak ragu-ragu dalam bertindak untuk menyediakan bahan pangan rakyat dengan membeli hasil produksi beras petani dan tidak harus impor," tegasnya.
Tahun 2011, pemerintah Indonesia mengimpor beras sebanyak 2,25 juta ton karena pertumbuhan produksi padi (beras) lokal minus 1,6 persen. Padahal, untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyat, seharusnya minimal tumbuh lima persen.
http://www.metrotvnews.com/ekonomi/n...Tidak-Maksimal
Mafia Beras Mulai Dikte Pemerintah
Thu, Mar 17, 2011 at 07:00
Beras-ImporKebijakan impor beras dari pemerintah menunjukkan adanya praktek mafia beras yang bercokol di Bulog. KPK pun didesak untuk mengusut mafia beras yang kini telah berhasil mengendalikan kebijakan pemerintah.
Anggota Komisi IV DPR RI Habib Nabiel Al Musawwa mengatakan, karut marutnya kondisi perberasan di Indonesia merupakan dampak dari politisasi beras yang telah diterapkan pemerintah. Dengan berlindung di balik argumentasi menekan angka inflasi dan melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau, pemerintah justru hanya melihat harga dan pemenuhan pasokan beras dari sisi supply dan demand semata.
Menurutnya, hal itu terefleksi dari kebijakan impor beras yang menjadi bukti valid kekalahan negara terhadap mafia beras. Ketika harga beras melambung tinggi penyebabnya disandarkan pada tingkat supply beras lokal yang tidak mampu memenuhi tingkat demand masyarakat, sehingga untuk mengatasi gejolak harga, solusi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan supply.
"Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras," ujar Nabiel dalam dalam keterangan tertulis yang diterima matanews.com di Jakarta, Rabu 16 Maret 2011 .
Anggota Fraksi PKS ini menduga mafia beras semakin berkuasa dan memegang kendali penuh terhadap Bulog, serta berperan aktif mempengaruhi kebijakan perberasan di negeri ini. Padahal menurut Nabiel, Bulog sejatinya adalah lembaga yang bisa membantu membeli gabah dan beras petani dengan harga yang ditetapkan, melalui operasi pasar, dan bukannya melakukan aktifitas bisnisyang tidak berpihak pada petani.
Ia pun meminta KPK dan Kejaksaan Agung segera membentuk tim investigasi impor beras. "KPK, dan Kejaksaan harus membentuk tim investigasi impor beras. Tidak ada waktu lagi, kita harus mampu membongkar jaringan mafia beras hingga ke akar-akarnya," desaknya.
Pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, tambahnya, terlihat memang kurang peduli dalam mengatasi persoalan ketahanan pangan, khususnya dalam hal kebijakan perberasan. Hal tersebut tercermin salah satunya dari pemberian otorisasi Bulog untuk mengimpor beras dengan bea masuk impor nol perrsen.
"Sekali lagi saya katakan bahwa kebijakan pembebasan bea masuk ini menjadi bukti kalau Pemerintah tidak berpikir jangka panjang, dan tidak mempunyai blue-print yang jelas terkait dengan stok pangan nasional," tegas Nabiel.
http://matanews.com/2011/03/17/mafia...te-pemerintah/
-----------------
[i]Kenapa beras dulu disebut produk strategis seperti halnya listrik, air dan BBM oleh UUD 1945, sehingga wajib dikuasai dan dikendalikan Negara? Karena dia menyangkut kepentingan hajad hidup orang banyak. Tapi kinbi beras telah di mekanisme-pasarkan, dsierahkan sepenuhnya pada kekuatan supply dan demand. Niat itu baik, selama pasar memang berjalan secara fair dan tidak di rusak oleh kekuatan monopolis yang kemudian mendikte harga pasar. Nyatanya, kini supply beras di pasaran di kuasai oleh jaringan MAFIA BERAS, yang bukan saja menguasai kelompok pedagang pembeli beras petani di dalam negeri, tapi juga menguasai jalur perdaganagn export-import beras dari dan ke Indonesia. Akibatnya harga jadi rusak. Asal tahu saja, beras itu dibeli dari petani hanya Rp 5000 per-kg, tetapi di pasaran kini paling murah berkisar Rp 8000 sampai 9000 per-kg, dan terus cenderung naik dari waktu ke waktu. Celakanya, mereka karena punya gudang-gudang beras yang bisa menyimpan atau menimbun stock beras melebihi kemampuan BULOG dalam melakukan stock beras, dengan mudahnya mereka bisa mengatur supply beras dalam negeri, sedang banjir atau kosong di pasaran.
Biasanya, kurang ajarnya para mafioso itu, bila harga beras internasional sedang murah dan melimpah, mereka bikin stock beras di pasaran seakan-akan kosong atau kurang sehingga memaksa Pemerintah cq Kementerian Perdagangan untuk 'minta izin' melakukan impor beras. Jelas izin pastilah diberikan. Dan ketika beras impor masuk, mereka lepas itu beras impor dan stock gudangnya yang sesungguhnya masih banyak untuk membanjiri Pasar sehingga otomatis menjatuhkan harga jual beras petani dalam negeri. Jatuhnya harga jual beras petani, tentu sangat menguntungkan para mafioso beras itu, karena mereka bisa men-stock kembali dengan harga lebih murah. Begitu seterusnya. Jaringannyamafia beras ini pastilah sudah menginternasional. Dan tentunya, pemain asing terlibat disana (minimal sebagai pihak yang menjadi penyandang dana gede untuk bisa memborong beras petani dan impor, demi mengalahkan BULOG, sehingga bisa memonopoli pasar beras dalam negeri).
Dalam jangka panjang, kalau mafia beras itu dibiarkan saja, akan sangat berbahaya. Anda pasti tahu bahwa harga pangan itu bisa dijadikan alat politik untuk mendatangkan kerusuhan agar terjadi sebuah perubahan rezim di negara mana saja selama ini. Di Indonesia, setiap ada krisis politik yang mengarah pada reformasi atau revolusi, selalu di awali dengan kelangkaan pangan atau beras menjadi hilang di pasaran. Nah, para mafioso beras itu, siapa yang bisa menjamin nasionalisme mereka untuk tidak mau di suap oleh kekuatan-kekuatan anti NKRI, agar mereka mengurangi atau men-stop supply berasnya di pasaran pada suatu masa yang mereka anggap tepat untuk melakukan sebuah revolusi seperti tahun 1965 atau 1998 dulu. Ini hanya sebuah pandangan saja, semoga tidak sampai begitu,Tapi apa salahnya untuk mengantisipasinya? Tapi belajarlah dari MESIR yang bergolak tahun lalu itu, gara-gara roti dan daging dibikin mahal.
Minggu, 1 Januari 2012 09:20 WIB
Metrotvnews.com, Malang: Kebijakan pemerintah terkait keberadaan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional dinilai masih sepotong-potong. "Kinerja Bulog tidak bisa maksimal karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih sepotong-potong terutama kebijakan yang bersentuhan dengan bahan pangan," kata ekonom dari Universitas Brawijaya Prof Dr Achmad Erani Yustika di Malang, Jawa Timur, Ahad (1/1).
Guru Besar Bidang Ekonomi Pembangunan itu mencontohkan, kebijakan pengadaan beras. Menurutnya, ketersediaan stok beras lokal yang tidak mencapai target pada 2011, semata-mata disebabkan oleh harga beli dari petani sangat murah. Petani lebih memilih menjual langsung ke pasaran ketimbang ke Bulog. Dampaknya, pemerintah harus mendatangkan beras impor 2,25 juta ton karena target pengadaan tidak tercapai.
Tidak tercapainya pengadaan beras tersebut selain karena petani enggan menjual hasil panennya ke Bulog juga adanya gagal panen dan perubahan cuaca. Seharusnya, kata Erani, fungsi Bulog dikembalikan lagi seperti sebelumnya yang menangani sembilan komoditas bahan pangan pokok dengan diberi kewenangan lebih luas dan kuat, agar mampu bersaing dengan sistem distribusi bahan pangan yang oligopoli dan menguasai pasar.
Sembilan komoditas pokok yang seharusnya ditangani Bulog di antaranya adalah beras, gula, minyak goreng, jagung, kedelai, gandum, telur, dan daging. Lebih lanjut Erani mengatakan, jika sistemnya masih tetap seperti saat ini (oligopoli), ketahanan pangan dan harga bahan pangan akan semakin sulit dijangkau masyarakat kurang mampu karena mahal.
Ia mengemukakan, dulu Bulog memiliki peranan cukup besar di pasar. Namun saat ini sudah dipangkas habis-habisan dan hanya diberi kewenangan menangani beras saja. Sebenarnya, katanya, meski diberi kewenangan hanya untuk menangani satu komoditas saja, yakni beras, juga tidak masalah asal pemerintah memberikan anggaran yang memadai. Kalau anggaran memadai, bisa membeli beras diatas harga pasar.
Saat ini, lanjutnya, Bulog ketakutan untuk bertindak, karena takut dibidik KPK, sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat, ketersediaan bahan pangan (beras) bagi masyarakat minim. "Kembalikan peran Bulog seperti semula dan diberikan kewenangan lebih luas, agar tidak ragu-ragu dalam bertindak untuk menyediakan bahan pangan rakyat dengan membeli hasil produksi beras petani dan tidak harus impor," tegasnya.
Tahun 2011, pemerintah Indonesia mengimpor beras sebanyak 2,25 juta ton karena pertumbuhan produksi padi (beras) lokal minus 1,6 persen. Padahal, untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyat, seharusnya minimal tumbuh lima persen.
http://www.metrotvnews.com/ekonomi/n...Tidak-Maksimal
Mafia Beras Mulai Dikte Pemerintah
Thu, Mar 17, 2011 at 07:00
Beras-ImporKebijakan impor beras dari pemerintah menunjukkan adanya praktek mafia beras yang bercokol di Bulog. KPK pun didesak untuk mengusut mafia beras yang kini telah berhasil mengendalikan kebijakan pemerintah.
Anggota Komisi IV DPR RI Habib Nabiel Al Musawwa mengatakan, karut marutnya kondisi perberasan di Indonesia merupakan dampak dari politisasi beras yang telah diterapkan pemerintah. Dengan berlindung di balik argumentasi menekan angka inflasi dan melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau, pemerintah justru hanya melihat harga dan pemenuhan pasokan beras dari sisi supply dan demand semata.
Menurutnya, hal itu terefleksi dari kebijakan impor beras yang menjadi bukti valid kekalahan negara terhadap mafia beras. Ketika harga beras melambung tinggi penyebabnya disandarkan pada tingkat supply beras lokal yang tidak mampu memenuhi tingkat demand masyarakat, sehingga untuk mengatasi gejolak harga, solusi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan supply.
"Maka tidaklah aneh jika pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor beras," ujar Nabiel dalam dalam keterangan tertulis yang diterima matanews.com di Jakarta, Rabu 16 Maret 2011 .
Anggota Fraksi PKS ini menduga mafia beras semakin berkuasa dan memegang kendali penuh terhadap Bulog, serta berperan aktif mempengaruhi kebijakan perberasan di negeri ini. Padahal menurut Nabiel, Bulog sejatinya adalah lembaga yang bisa membantu membeli gabah dan beras petani dengan harga yang ditetapkan, melalui operasi pasar, dan bukannya melakukan aktifitas bisnisyang tidak berpihak pada petani.
Ia pun meminta KPK dan Kejaksaan Agung segera membentuk tim investigasi impor beras. "KPK, dan Kejaksaan harus membentuk tim investigasi impor beras. Tidak ada waktu lagi, kita harus mampu membongkar jaringan mafia beras hingga ke akar-akarnya," desaknya.
Pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, tambahnya, terlihat memang kurang peduli dalam mengatasi persoalan ketahanan pangan, khususnya dalam hal kebijakan perberasan. Hal tersebut tercermin salah satunya dari pemberian otorisasi Bulog untuk mengimpor beras dengan bea masuk impor nol perrsen.
"Sekali lagi saya katakan bahwa kebijakan pembebasan bea masuk ini menjadi bukti kalau Pemerintah tidak berpikir jangka panjang, dan tidak mempunyai blue-print yang jelas terkait dengan stok pangan nasional," tegas Nabiel.
http://matanews.com/2011/03/17/mafia...te-pemerintah/
-----------------
[i]Kenapa beras dulu disebut produk strategis seperti halnya listrik, air dan BBM oleh UUD 1945, sehingga wajib dikuasai dan dikendalikan Negara? Karena dia menyangkut kepentingan hajad hidup orang banyak. Tapi kinbi beras telah di mekanisme-pasarkan, dsierahkan sepenuhnya pada kekuatan supply dan demand. Niat itu baik, selama pasar memang berjalan secara fair dan tidak di rusak oleh kekuatan monopolis yang kemudian mendikte harga pasar. Nyatanya, kini supply beras di pasaran di kuasai oleh jaringan MAFIA BERAS, yang bukan saja menguasai kelompok pedagang pembeli beras petani di dalam negeri, tapi juga menguasai jalur perdaganagn export-import beras dari dan ke Indonesia. Akibatnya harga jadi rusak. Asal tahu saja, beras itu dibeli dari petani hanya Rp 5000 per-kg, tetapi di pasaran kini paling murah berkisar Rp 8000 sampai 9000 per-kg, dan terus cenderung naik dari waktu ke waktu. Celakanya, mereka karena punya gudang-gudang beras yang bisa menyimpan atau menimbun stock beras melebihi kemampuan BULOG dalam melakukan stock beras, dengan mudahnya mereka bisa mengatur supply beras dalam negeri, sedang banjir atau kosong di pasaran.
Biasanya, kurang ajarnya para mafioso itu, bila harga beras internasional sedang murah dan melimpah, mereka bikin stock beras di pasaran seakan-akan kosong atau kurang sehingga memaksa Pemerintah cq Kementerian Perdagangan untuk 'minta izin' melakukan impor beras. Jelas izin pastilah diberikan. Dan ketika beras impor masuk, mereka lepas itu beras impor dan stock gudangnya yang sesungguhnya masih banyak untuk membanjiri Pasar sehingga otomatis menjatuhkan harga jual beras petani dalam negeri. Jatuhnya harga jual beras petani, tentu sangat menguntungkan para mafioso beras itu, karena mereka bisa men-stock kembali dengan harga lebih murah. Begitu seterusnya. Jaringannyamafia beras ini pastilah sudah menginternasional. Dan tentunya, pemain asing terlibat disana (minimal sebagai pihak yang menjadi penyandang dana gede untuk bisa memborong beras petani dan impor, demi mengalahkan BULOG, sehingga bisa memonopoli pasar beras dalam negeri).
Dalam jangka panjang, kalau mafia beras itu dibiarkan saja, akan sangat berbahaya. Anda pasti tahu bahwa harga pangan itu bisa dijadikan alat politik untuk mendatangkan kerusuhan agar terjadi sebuah perubahan rezim di negara mana saja selama ini. Di Indonesia, setiap ada krisis politik yang mengarah pada reformasi atau revolusi, selalu di awali dengan kelangkaan pangan atau beras menjadi hilang di pasaran. Nah, para mafioso beras itu, siapa yang bisa menjamin nasionalisme mereka untuk tidak mau di suap oleh kekuatan-kekuatan anti NKRI, agar mereka mengurangi atau men-stop supply berasnya di pasaran pada suatu masa yang mereka anggap tepat untuk melakukan sebuah revolusi seperti tahun 1965 atau 1998 dulu. Ini hanya sebuah pandangan saja, semoga tidak sampai begitu,Tapi apa salahnya untuk mengantisipasinya? Tapi belajarlah dari MESIR yang bergolak tahun lalu itu, gara-gara roti dan daging dibikin mahal.
raflydani25 01 Jan, 2012
-
Source: http://ideguenews.blogspot.com/2012/01/gara2-bulog-dikerdilkan-harga-beras.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 komentar:
Posting Komentar